Kebijakan Pengembangan Masyarakat Islam
Abstrak
Kebijakan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) di Indonesia mencakup berbagai aspek, antara lain pendidikan berbasis Islam, peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pengelolaan zakat, peningkatan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, penguatan peran masjid, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis, dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan.
Referensi
BAZNAS. 2022. Optimalisasi Zakat melalui Digitalisasi . Laporan Tahunan 2022.
Dompet Dhuafa. 2023. Program Pemberdayaan di Daerah Terpencil . Laporan Tahunan Dompet Dhuafa.
Kementerian Agama RI. 2021. Laporan Program Beasiswa Pendidikan Islam . Jakarta: Kemenag RI.
Kementerian Agama RI. 2021. Pedoman Pelatihan Kader Pengembangan Masyarakat Islam . Jakarta: Kemenag RI.
Kementerian Agama RI. 2022. Laporan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah . Jakarta: Kemenag RI.
LAZNAS. 2022. Program Kesejahteraan Umat melalui Zakat Produktif . Laporan Tahunan 2022.
Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). 2023. Laporan Tahunan Program Desa Berdaya . Yogyakarta: LAZNAS.
Ramadhan, Fadli. 2023. “Hambatan Implementasi Kebijakan Pengembangan Masyarakat Islam.” Jurnal Dakwah dan Komunikasi , Vol. 10, No.2.
Ramadhan, Fadli. 2023. “Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Islam di Indonesia.” Jurnal Dakwah dan Komunikasi , Vol. 10, No.2.
Ramadhan, Fadli. 2023. “Implementasi Kebijakan Pengembangan Masyarakat Islam.” Jurnal Dakwah dan Komunikasi , Vol. 10, No.2.
Tim BAZNAS. 2023. Desa Mandiri Zakat: Studi Kasus Peningkatan Kesejahteraan melalui Produktif Zakat . Jakarta: BAZNAS.
Tim Penyusun NU. 2023. “Koperasi Syariah NU: Strategi Ekonomi Berbasis Komunitas.” Buletin NU.
Zuhdi, Muhammad. 2020. Pengembangan Masyarakat Islam di Indonesia . Jakarta: Pustaka Al-Falah.
